Rahmawati, Zunia (2024) Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Text
1517007_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB) |
|
Text
1517007_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini menjelaskan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023 dalam putusan ini menguji pengujian pada penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait penerapan sistem zonasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai layanan pada pendidikan nasional. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis jenis penafsiran hukum dan akibat hukum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 85/PUU-XXI/2023 pengujian Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran tekstual. Penafsiran tekstual adalah penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna lembaga legislatif. Dengan demikian penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang. Dengan adanya putusan ini seharusnya penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu penafsiran sosiologis dimana penafsiran ini untuk menafsirkan berdasarkan kondisi tujuan kemasyarakatan. Sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Akibat hukum yang ditimbulkan pada penafsiran tekstual yaitu bahwa ketentuan yang diajukan oleh pemohon dalam Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas masih tetap berlaku berdasarkan penafsiran pada sebelumnya. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan pada penafsiran sosiologis masyarakat merasa hak-haknya dalam pendidikan terpenuhi dan dilindungi oleh hukum dan tanpa diselimuti rasa takut terhadap adanya penerapan sistem zonasi.
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: |
|
||||||||
Uncontrolled Keywords: | Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi, Sistem Zonasi | ||||||||
Subjects: | 200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X6.2 Politik Islam 300 SOCIAL SCIENCE ( ILMU SOSIAL ) > 340 Law (Ilmu Hukum) > 342 Constitutional and Administrative Law/Hukum Tata Negara |
||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah > Prodi Hukum Tata Negara | ||||||||
Depositing User: | UIN Gus Dur Fasya | ||||||||
Date Deposited: | 31 Jul 2024 06:15 | ||||||||
Last Modified: | 12 Sep 2024 01:39 | ||||||||
URI: | http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/10044 |
Actions (login required)
View Item |