Konflik Norma Pengurus Partai Politik Dalam Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (Analisis Putusan Ptun Nomor 242/G/Sppu/2018/Ptun.Jkt Dengan Putusan Mk Nomor 30/Puu-Xvi/2018)

Maulidiyah, Indah Yuli (2024) Konflik Norma Pengurus Partai Politik Dalam Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah (Analisis Putusan Ptun Nomor 242/G/Sppu/2018/Ptun.Jkt Dengan Putusan Mk Nomor 30/Puu-Xvi/2018). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519102_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1519102_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), yang kemudian diubah oleh PKPU Nomor 26 Tahun 2018, terkesan menimbulkan polemik di antara lembaga hukum, lainya, seperti Mahkamah Agung (MA), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), lantaran putusan hukum yang dikeluarkan oleh MA dan PTUN bersebrangan dengan putusan MK. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research) yang bersifat preskriptif analitik dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan baik berupa buku, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan perbedaan putusan hukum terkait kasus Oesman Sapta Odang sebagai calon legeslatif DPD RI antara Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), adalah kewenangan dalam uji materi. Namun demikian, meskipun putusan mengalami perbedaan, dalam konteks negara hukum ketiga lembaga tersebut telah sesuai dengan kekuasaanya masing-masing. Selain itu, dalam melakukan analisa penyusun dalam menelaah kebijakan KPU dalam mengeluarkan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 sudah sangat tepat, bahwa bakal calon anggota DPD bukan berasal dari pengurus partai politik. Jika ada yang menjadi pengurus partai politik, diwajibkan untuk mengundurkan diri kedudukannya sebagai pengurus partai politik.

Actions (login required)

View Item