Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Dewanti, Monalissa Mutiara (2024) Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN.

	Text 1520036_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (504kB)
	Text 1520036_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (801kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Penafsiran Hukum yang digunakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Salah satu pemberian sanksi kepada Anwar Usman adalah memberhentikannya dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi yang disebabkan pelanggaran kode etik berat dengan keterlibatannya dalam penanganan perkara yang secara nyata terdapat benturan kepentingan. Pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 1 tahun 2023 ini disebabkan karena belum diaturnya suatu peraturan mengenai keberadaan dan mekanisme beracara di Majelis Kehormatan Banding. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penafsiran Hukum yang digunakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dan Akibat Hukum Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus,dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman menggunakan penafsiran sosiologis. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan penafsiran sosiologis adalah diberhentikannya Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dan diperlukannya perbaikan terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2023 yang mengatur pemberian hak terhadap Hakim Terlapor untuk membela diri kepada Majelis Kehormatan Banding. Sedangkan akibat hukum dari penafsiran sistematis sanksi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dan terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Mahkmah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Actions (login required)

View Item