Kekuatan Hukum Risalah Putusan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022

Afifah, Nur (2024) Kekuatan Hukum Risalah Putusan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518053_BAB I & BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 1518053_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Kasus berubahnya substansi putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kontroversi lanjutan setelah kontroversi pencopotan Prof. Aswanto sebagai Hakim Konstitusi tidak sesuai dengan prosedur hukum terjadi. Menjadikan alasan penelitian ini untuk menganalisis kekuatan hukum dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU XX/2022 yang substansinya berubah. Jenis penelitian penulisan yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan studi kasus. Data berupa data primer yang diperoleh dari Undang-Undang di Indonesia. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah prespektif dengan proses: pengumpulan data cetak maupun online, pengunpulan saran-saran, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: kekuatan hukum dalam putusan yang berubah substansinya lebih kuat pada putusan yang dibacakan/diucapkan dalam sidang dibanding salinan putusan yang berubah dan telah diunggah oleh MK. Sesuai pasal Pasal 10 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah jelas bahwa, putusan MK bersifat final, yaitu putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Menyesuaikan aturan yang sah seharusnya penarikan jabatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi dilakukan bukan hanya teguran tertulis saja dan dipulihkannya jabatan Aswanto sebagai Hakin Konstitusi. Standar Oprasional Prosedur (SOP) juga diperlukan guna memperjelas aturan pada batasan dalam perubahan diksi oleh Hakim Konstitusi untuk menghindari kasus terulang kembali.

Actions (login required)

View Item