Implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BTM Melati Kota Pekalongan)

Lazuardi, Much. Alfan (2024) Implementasi Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BTM Melati Kota Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1220031_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1220031_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text 1220031_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembiayaan murabahah adalah adalah penyediaan dana untuk pembelian suatu aset oleh Bank dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin yang disepakati. Pembiayaan bermasalah terjadi pada BTM Melati ketika anggota tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. BTM Melati menggunakan penjadwalan kembali (rescheduling) dan pengkondisian kembali (reconditioning) untuk menangani masalah tersebut. Namun dalam akad ulang pembiayaan pihak BTM Melati menambahkan biaya yaitu biaya administrasi dengan meggunakan persenan sejumlah 1,5%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembiayaan murabahah yang bermasalah di BTM Melati Kota Pekalongan perspektif Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dan untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam implementasi Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 di BTM Melati Kota Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris,yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah wawancara dengan manager, staff dan nasabah BTM Melati Sumber data sekunder meliputi informasi dari peraturan perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, Al-Qur’an, Hadis, prinsip-prinsip murabahah, buku,artikel dan jurnal terkait pembiayaan murabahah. Teknik analisis penelitian ini menggunakan analaisis interaktif model preskriptif, pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BTM Melati belum sepenuhnya mengimplementasikan Fatwa Nomor. 48/DSN-MUI/II/2005 dalam praktik penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah (kredit macet). Hal ini dibuktikan pada ketentuan pertama dalam fatwa menyebutkan “Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa”. Namun BTM Melati menambahkan biaya administrasi kepada nasabah ketika terjadi kredit macet atau saat akad ulang. Kemudian ketentuan kedua fatwa menyebutkan "Pembebanan biaya yang dikenakan dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil." Akan tetapi, dalam praktiknya, BTM Melati menerapkan biaya yang dikenakan secara tidak riil yaitu biaya administrasi sebesar 1,5% tanpa menentukan angka atau nominal secara perhitungan bersama nasabah. Ketentuan ketiga fatwa menyebutkan “Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”. Dalam hal ini pihak BTM Melati sudah sesuai dengan memastikan bahwa penjadwalan kembali (rescheduling) dan pengkondisian ulang (reconditioning) dilakukan dengan persetujuan bersama, tanpa paksaan dengan mempertimbangkan kemampuan pembayaran nasabah.

Actions (login required)

View Item