Budaya Hukum Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Terhadap Taukil Wali

Khi’matunnazilah, Khi’matunnazilah (2024) Budaya Hukum Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Terhadap Taukil Wali. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1118142_Cover Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1118142_Fultext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text 1118142_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu rukun pernikahan ialah wali nikah. Dilihat dari pentingnya peran wali, kehadiran seorang wali amat sangat penting. Perihal wali nikah tidak bisa hadir saat akad, maka wali dapat mewakilkannya kepada orang lain untuk menikahkannya. Dalam hal ini, tampaknya diterapkan oleh para wali nikah di desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang walaupun tidak jarang wali nikah dapat hadir dalam majelis tetapi tetap mewakilkannya kepada wali hakim dan hal tersebut menjadi budaya di Desa Karanggeneng. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana budaya hukum masyarakat tentang taukil wali di Desa Karanggeneng dan bagaimana akibat hukum terhadap budaya hukum masyarakat tentang taukil wali di Desa Karanggeneng dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data-data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber bahan hukum primer, sekunder. Analisis data menggunakan metode interactive model. Hasil penelitian dari beberapa pelaku taukil wali di Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Pertama, Mayoritas masyarakat melakukan taukil wali dengan cara lisan yang ikrarnya dilakukan secara langsung di majelis akad nikah dengan dibimbing oleh lebe nikah. Kedua, Analisis budaya hukum taukil wali di desa karanggeneng kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang dapat dijadikan dasar hukum yang berlaku yaitu kompilasi hukum islam Pasal 19-23 yang mengatur mengenai wali nikah dan peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernihakan, akan tetapi praktik taukil wali yang terjadi dinilai memiliki implementasi yang berbeda dengan yang diharapkan Undang-undang. Kebiasaan masyarakat melakukan taukil wali sehingga menjadi budaya karena kurangnya kesadaran hukum para wali nikah mengenai tugas wali dan hal tersebut terjadi akibat rendahnya tingkat Pendidikan dan factor social yang berasal dari masyarakat, perkawinan tersebut tersebut tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Actions (login required)

View Item