Inkonsistensi Pengaturan Minuman Berakohol Di Tingkat Pusat Dan Daerah: Studi Peraturan Daerah Larangan Minuman Berakohol Di Kota Pekalongan

Arum, Dewi Sekar (2024) Inkonsistensi Pengaturan Minuman Berakohol Di Tingkat Pusat Dan Daerah: Studi Peraturan Daerah Larangan Minuman Berakohol Di Kota Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520002_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1520002_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1520002_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (782kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang hingga saat ini statusnya maasih berlaku. Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur larangan untuk semua bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol, hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Presiden tersebut tidak mengatur norma larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Derah Kota Pekalongan No. 13 Tahun 2000. Selain itu larangan yang dimuat dalam peraturan daerah tidak sejalan dengan semangat investasi di sektor perdagangan minuman beralkohol sebagaimana di dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2001. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadinya inkonsistensi pengaturan ini dikarenakan pemerintah daerah melarang segala bentuk kegiatan berhubungan dengan minuman beralkohol dikarenakan mengedepankan kondisi sosial budaya dan identitas Kota Pekalongan sebagai Kota Santri, dan mengesampingkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Pusat tidak tegas dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah yang tidak berkesuaian dengan peraturan yang levelnya lebih tinggi. Pemerintah Daerah Kota Pekalongan harus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan minuman beralkohol dengan pengaturan yang lebih tinggi dan terbaru, yaitu dengan tidak secara eksplisit melarang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol, namun dengan melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat, karena bagaimanapun peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku secara diskriminatif. Kata kunci: Konsistensi, Sinkronisasi, Minuman, Alkohol.

Actions (login required)

View Item