Argumentasi Hukum Kepala Kua Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang)

Mutakin, Muhamad Khoerul (2024) Argumentasi Hukum Kepala Kua Tentang Calon Pengantin Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pemalang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1120052_COVER BAB I dan BAB V.pdf Download (14MB)
	Text 1120052_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1120052_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administrasi perkawinan yang diwajibkan oleh hukum untuk pencatatan perkawinan, khususnya terkait dokumen yang tidak valid. Ketidakvalidan dokumen seperti akta kelahiran dan kartu keluarga calon pengantin yang disebabkan pencantuman mantan suami pertama ibu sebagai ayah nasabnya. Selain itu, calon pengantin tidak bisa melampirkan buku nikah orang tuanya karena ia adalah anak hasil perkawinan siri tersebut yang belum diisbatkan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan studi dokumen kemudian teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan adanya dua argumentasi hukum yang berbeda dari Kepala KUA di Kabupaten Pemalang terkait calon pengantin yang tidak memenuhi syarat administrasi. Pertama, argumentasi hukum H. Khosikin, lebih fleksibel dan adaptif terhadap kendala administratif calon pengantin, memberikan solusi realistis yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Argumentasi ini dinilai lebih kontekstual dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, terutama bagi calon pengantin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan dokumen seperti akta kelahiran. Kedua, 12 Kepala KUA lainnya memberikan argumentasi yang lebih tegas guna menjaga keabsahan hukum, namun sikap ini dinilai kurang responsif terhadap hambatan administratif yang dihadapi calon pengantin.

Actions (login required)

View Item