Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Batang Dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Itsbat Nikah Tahun 2022)

Musonif, Musonif (2024) Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Agama Batang Dalam Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah (Studi Kasus Penetapan Itsbat Nikah Tahun 2022). Masters thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text Cover_Bab I dan Bab VII.pdf Download (2MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Jumlah permohonan itsbat nikah di PA Batang pada tahun 2022 meningkat cukup signifikan dibanding 2 tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi disinyalir akibat adanya kemudahan proses itsbat nikah di PA Batang. Di sisi lain,penerapan pola penalaran hukum hakim sangat menentukan arah keputusan yang akan dibuatnya, tak terkecuali dalam penetapan itsbat nikah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penalaran hukum hakim PA Batang dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis Pola penalaran hukum hakim dalam mengabulkan itsbat nikah..Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian adalah bahwa penalaran Hukum Hakim PA Batang dalam mengabulkan itsbat nikah jika dilihat dari Aspek ontologisnya, penalaran hukum hakim PA Batang mengikuti madzhab Positivisme Hukum dan Utilitarianisme, yakni bahwa penalaran hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam menyelesaikan perkara perdata agama yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan dan juga terhadap penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah di PA Batang didasarkan pada hukum positif yang ada, dan juga doktrin-doktrin paraa ahli hukum. Dari Aspek Epistemologis, Majelis Hakim menerapkan pola penalaran hukum ala madzhab Utilitarianisme, dimana pola yang digunakan adalah doktrinal-deduktif yang dikuti pola nondoktrinal-Induktif yang berjalan secara simultan. Pengambilan dasar hukum positif lebih didahulukan dibanding aspek kemanfaatan dari itsbat nikah. Sedangkan dilihat dari Aspek Aksilogisnya, penalaran hukum hakim mengikuti dominasi pola penalaran hukum ala Utitarinisme. Hal ini dilihat dari kekohan majelis hakim yang lebih mempertahankan penggunaan sumber hukum postif yang bertujuan kepastian hukum. Kemanfaatan dari hasil putusan hanya dipertimbangkan ketika dasar hukumnya telah mencukupi. Saran yang diajukan dalam penelitian ini bahwa dalam memutuskan suatu perkara, bagi para hakim di Pengadilan Agama hendaknya mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan akibat keputusan tersebut. Bagi masyarakat, adanya ketentuan tentang itsbat nikah sejatinya tidak ditujukan untuk melegalkan nikah sirri yang terindikasi adanya pelangggaran, namun lebih kepada upaya pemerintah memberikan kepastian hokum bagi masyarakat yang perkawinannya diragukan keabsahannya.

Actions (login required)

View Item