Nikah massal di Pekalongan dalam perspektif sosiologi hukum Islam

Riza, M. (2024) Nikah massal di Pekalongan dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Undergraduate Thesis thesis, UIn K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text Cover_Bab I dan Bab VII.pdf Download (2MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (4MB)

Abstract

Kajian ini membahas fenomena nikah massal di Pekalongan yang penulis lihat dari perspektif sosiologi hukum Islam. Kota Pekalongan tercatat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang kerap menggelar acara nikah massal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Meski bukan merupakan fenomena baru, namun kehadiran nikah massal di Pekalongan cukup menarik untuk diteliti karena memiliki keunikan tersendiri, yakni berkaitan dengan status peserta banyak yang berlatarbelakang telah melangsungkan nikah sirri. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik nikah massal di Pekalongan berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam serta untuk memahami motivasi para pelakunya dan implikasi sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan peserta nikah massal, penyelenggara, serta tokoh masyarakat. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan nikah massal dan respons masyarakat terhadapnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah massal di Pekalongan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena KUA sebagai pihak yang dilibatkan sangat selektif dalam menerapkan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Pelaksanaan nikah massal di Pekalongan setidaknya dipengaruhi oleh tiga motivasi utama, yakni: Pertama, ekonomi. Secara ekonomi, nikah massal dapat dipandang sebagai sebuah strategi adaptif masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi. Dengan nikah massal, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat tetap melangsungkan pernikahan dengan lebih mudah dan terjangkau. Kedua, kesadaran hukum. Dari perspektif kesadaran hukum, nikah massal digunakan sebagai upaya untuk melegalkan praktik nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat. Pernikahan yang sebelumnya tidak diakui oleh negara, melalui nikah massal para pasangan nikah sirri akan mendapatkan legalisasi dari KUA sehingga pernikahan mereka menjadi sah secara hukum Islam dan hukum positif. Ketiga, spiritual. Dari sisi spiritual, nikah massal diyakini dapat mendatangkan keberkahan. Keberkahan ini diyakini karena keterlibatan para tokoh agama yang dianggap otoritatif di Pekalongan. Keterlibatan para tokoh agama ini dapat kita lihat dari peran mereka yang menjadi pihak yang menikahkan para pasangan nikah massal sekaligus memberikan wejangan dan memimpin pembacaan do’a. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik nikah massal di Pekalongan dapat dianalisis sebagai suatu refleksi dari hubungan triadik antara hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial yang ada di masyarakat Pekalongan. Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam konteks pelaksanaan nikah massal. Secara praktis, kajian ini dapat dijadikan bahan untuk penyusunan kebijakan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah lokal dan tokoh-tokoh agama dalam menyelenggarakan nikah massal di tahun mendatang. Sementara secara teoritis, kajian ini berimplikasi pada terbukanya ruang diskusi tentang adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Actions (login required)

View Item