Analisis hukum keluarga islam terhadap Peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang

Sofia, Eka (2024) Analisis hukum keluarga islam terhadap Peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batang. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1118037_COVER_BAB 1 DAN BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 1118037_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1118037_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (813kB)

Abstract

Pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan seharusnya di ragukan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Hal itu disebabkan kurangnya kematangan fisik dan psikis yang belum terpenuhi. Usia minimal perkawinan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menyatakan bahwa usia minimal perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yakni sembilan belas tahun. Selanjutnya dalam pasal 7 Ayat (2)”disebutkan”bahwa:”“Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Adanya”batasan minimal usia perawinan supaya terhindar dari pernikahan dini, dan pernikahan sudah mempunyai tujuan seperti yang dijelaskan didalam UU “Nomor 1 Tahun 1974.”Namun praktiknya, dari tahun ke tahun pernikahan dini mengalami peningkatan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer, dalam riset ini sumber data primer diperoleh dari Hakim PA Batang dan sekunder yang diperoleh peneliti melalui berbagai sumber yang ada, bisa diambil dari buku, jurnal, dan lainya. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: meningkatnya pengajuan dispensasi kawin karena faktor paksaan dari orangtua, hamil sebelum nikah, pendidikan yang rendah dimana setelah lulus sd mereka tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan rendahnya ekonomi dimana rata-rata pekerjaan mereka buruh. Dalam menetapkan putusan hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu: rekomendasi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten, rekomendasi dari psikolog,dokter/bidan, pekerja sosial profesional, dan rekomendasi dari dokter spesialis terkait kesehatan mental jiwa raga.

Actions (login required)

View Item