Kedudukan Hak Ekonomi Penulis Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Assyafiq, Fakhri Zakiy (2024) Kedudukan Hak Ekonomi Penulis Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1219011_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1219011_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sarana utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah buku akan tetapi di masa sekarang ini bangsa Indonesia sangat butuh sekali akan adanya buku dengan jumlah yang besar. Namun para penulis buku mengalami penurunan dalam hal menulis ataupun produksi terhadap buku. Penyebab utama mengapa pencipta (penulis) enggan untuk memperbanyak penulisan dikarenakan kurangnya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap hak ciptaannya. Di sisi lain pencipta buku dan penerbit banyak yang belum memahami aturan hukum baik kewajiban maupun haknya masing-masing dalam perjanjian penerbitan buku yang sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan belum ada peraturan yang khusus yang secara signifikan yang mengatur tentang penerbitan buku sehingga peraturan yang di gunakan masih menggunakan peraturan mengenai perjanjian pada umumnya sesuai dengan yang tertera pada KUHPerdata. Belum adanya peraturan yang khusus mengatur tentang perjanjian penerbitan buku menunjukan belum sempurnanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khususnya pada perjanjian buku. Atas dasar permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menjawab bagaimana kedudukan hukum antara penerbit dan penulis dalam perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana semestinya Undang-Undang Hak Cipta melindungi pencipta sebagai pemegang hak cipta. Guna menjawab permasalahan yang ada, metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif atau doktrinal. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Sementara sumber sekunder diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, publikasi ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, makalah-makalah yang dibahas dalam seminar-seminar mengenai perjanjian penerbitan buku, serta sumber-sumber lain seperti majalah dan surat kabar.

Actions (login required)

View Item