Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat

Mohamad, Riza Ardafillah (2024) Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518032_cover, Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1518032_Full Texs.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1518032_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Perbandingan Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia Dengan Amerika Serikat” adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini bahwa dalam pengaturan kewenangan dan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), masih terdapat banyak hal yang sebaiknya dihilangkan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pelaksanaan pemilu, sekaligus mencegah kecurangan. Sementara itu, di Amerika Serikat, Federal Election Commission (FEC) memiliki tugas terbatas dalam mengatur semua yang berkaitan dengan dana kampanye, termasuk pemantauan, penyelidikan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Saat ini, persiapan dan pelaksanaan pemilu diserahkan kepada masing-masing negara bagian, dengan pendanaan dan standar diatur oleh Election Assistance Commission (EAC), sebuah organisasi nasional yang bertanggung jawab untuk mendanai, menyelenggarakan, dan menyelidiki pemilu di AS Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif berdasarkan data pustaka dan kajian undang-undang yang berlaku Hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan menunjukkan bahwa KPU di Indonesia lebih baik dari Federal Election Commission (FEC) karena dari segi tugas dan wewenang lebih terfocus ke pemilihan umum dalam hal penyelenggaraan pemilu dan serta analisis menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah pemilihan umum di Indonesia dan Amerika Serikat, kedua negara telah menyediakan fasilitas untuk mendukung terselenggaranya demokrasi, meskipun sistem hukum mereka berbeda. Jika dilihat dari kedua perspektif, penerapan sistem pemilu tidak bisa dilakukan secara terbalik. Hal ini disebabkan oleh sistem pemilu di Indonesia yang menganut demokrasi proporsional terbuka, di mana pemenang ditentukan berdasarkan perhitungan suara terbanyak. Indonesia, yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, memiliki mekanisme tersendiri untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan undang-undang. Di sisi lain, Amerika Serikat menggunakan Electoral College, yang dipilih untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan struktur negara federal. Di sini, meskipun ada sistem perolehan suara terbanyak, pemenang ditentukan berdasarkan wilayah yang memberikan suara terbanyak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masing-masing sistem pemilu tidak dapat diterapkan secara terbalik antara kedua negara tersebut.

Actions (login required)

View Item