Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022

Ashdaf, Muhammad Adrik Jawahirul (2024) Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519067_COVER BAB I dan BAB V.pdf Download (917kB)
	Text 1519067_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 1519067_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB) | Request a copy

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dengan amar Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022. Para Pemohon pada intinya mendalilkan Pemilu yang diselenggarakan dengan sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik. Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk tidak mengabulkan gugatan dengan alasan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan norma yang diujikan tidak dianggap bertentangan dengan UUD. Adanya putusan tersebut tentu perlu adanya analisis ratio decidendi terhadap asas hukum dan mengkaji alasan-alasan hukum dan metode penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis ratio decidendi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Hasil penelitian ini dalam ratio decidendi Hakim Konstitusi berfokus pada penguatan kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan perlunya transparansi dalam proses pemilu. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari sistem pemilu yang ada, dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar. Akibat hukum dari putusan ini mencakup perubahan signifikan dalam dinamika partai politik, di mana partai diharuskan untuk lebih memperhatikan kualitas dan akuntabilitas calon legislatif. Selain itu, putusan ini juga mendorong reformasi dalam struktur partai politik dan pengawasan pemilu yang lebih ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan adanya kepastian hukum dan penekanan pada pengawasan, diharapkan stabilitas politik dapat terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai ratio decidendi dan implikasi hukum dari Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, serta dampaknya terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Actions (login required)

View Item