Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terkait Hak Perempuan Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Studi Hukum Kritis (Putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg Dan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg)

Hanafiyah, Linda (2024) Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terkait Hak Perempuan Pascaperceraian Di Pengadilan Agama Batang Perspektif Studi Hukum Kritis (Putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg Dan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg). Masters thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 5121016 - Bab I dan Bab VII.pdf Download (1MB)
	Text 5121016 - Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 5121016 - LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Regulasi dan hukum Islam telah mengatur perlindungan hak perempuan pascaperceraian, praktiknya masih banyak perempuan tidak mendapatkan haknya secara layak, seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak. Berdasarkan penelitian AIPJ2, hanya 10% perkara perceraian yang mencantumkan permohonan nafkah, dan 2% yang terkait hak asuh anak, menunjukkan adanya kesenjangan antara PERMA No 3 Tahun 2017 dan implementasinya. Selain itu, faktor budaya, rendahnya kesadaran hukum, serta ketidakhadiran pihak dalam persidangan sering berdampak pada perempuan tidak memperoleh perlindungan yang seharusnya. Kondisi ini menekankan perlunya kajian lebih lanjut terhadap efektivitas penerapan hukum yang ada untuk benar-benar melindungi hak perempuan dan anak. Rumusan permasalahan penelitian ini: Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam putusan Nomor: 2054/Pdt.G/2022/PA.Btg dan putusan Nomor: 37/Pdt.G/2023/PA.Btg?. Dan bagaimana analisis studi hukum kritis terhadap pertimbangan hukum terkait hak perempuan pascaperceraian dalam putusan perceraian tersebut?. Tujuan penelitian adalah : mengelaborasi pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dan menganalisis dengan studi hukum kritis pertimbangan hukum terkait hak perempuan pascaperceraian. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai acuan dalam mengevaluasi dan meningkatkan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017, dengan harapam dapat memastikan bahwa hak perempuan terlindungi secara konsisten dan adil dalam setiap putusan. Jenis penelitian ini yuridis-empiris dengan pendekatan kasus, mengumpulkan data melalu dokumentasi, wawancara dan observasi. Perspektif mengkritisi putusan dengan tiga metode; Trashing, Deconstruction, dan Genealogy. Analisis bahan hukum model interaktif dengan empat tahap; penghimpunan data, penyaringan data, penyajian data, serta menarik kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan (1) Dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim menunjukkan penerapan prinsip hukum yang tegas dengan mempertimbangkan kewenangan absolut dan relatif serta keabsahan alat bukti. Pada putusan pertama, gugatan dikabulkan secara verstek dengan menyarankan meniadakan tuntutan nafkah dengan pertimbangan ketidakhadiran Tergugat. Putusan kedua dikarenakan konflik berkelanjutan memenuhi sahnya alasan perceraian, ketidakhadiran Termohon di persidangan menjadikan hilangnya hak dalam amar putusan. (2) Ketidakmampuan mantan suami serta ketidakhadiran salah satu pihak dalam sidang semakin melemahkan pemenuhan hak perempuan. Reformasi hukum diperlukan untuk memastikan hak perempuan pascaperceraian terlindungi dengan adil, pasti dan konsiten. Dengan analisis studi hukum kritis, dan acuan Keputusan dirjen Badilag tentang Kebijakan Policy brief Tahun 2021 Penelitian ini akan mengkritisi pemenuhan hak perempuan pascaperceraian.

Actions (login required)

View Item