Aristanti, Ayu Rif’ani (2024) Penafsiran Hukum dalam Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR ditinjau dari Konsep Ekokrasi. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
![]() |
Text
1520053_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (447kB) |
![]() |
Text
1520053_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (773kB) |
![]() |
Text
17 LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (36kB) |
Abstract
Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR menuai kontra di kalangan masyarakat, terutama bagi masyarakat adat Boven Digoel Provinsi Papua Selatan. Hal tersebut disebabkan hakim PTUN Jayapura menolak gugatan penggugat. Adapun yang menjadi permasalahan yakni adanya cacat prosedural dan substansi pada proses penyusunan AMDAL dan penerbitan surat keputusan rencana izin usaha pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit di wilayah hutan milik masyarakat adat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum dan akibat hukumnya dari Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR apabila ditinjau dari konsep ekokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR menggunakan penafsiran hukum sistematis dibuktikan pada pertimbangan hukumnya menghubungkan antar peraturan perundang – undangan. Adapun jika ditinjau dari konsep ekokrasi dalam pertimbangannya seharusnya menggunakan penafsiran hukum teleologis dengan menekankan tujuan kemasyarakatan dan penafsiran hukum futuristis yaitu menafsirkan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum berkekuatan hukum. Kemudian, akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JPR adalah munculnya hak dan kewajiban bagi PT Indo Asiana Lestari untuk menjalankan rencana usaha pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, namun menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat yang terkena dampak pembangunan dan pengelolaan kelapa sawit di wilayah hutan adatnya yang merupakan tempat tinggal dan sumber kelangsungan hidupnya. Sedangkan apabila ditinjau dari konsep ekokrasi akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengabulkan gugatan penggugat dan memerintahkan tergugat untuk mencabut SK Kelayakan Lingkungan Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: |
|
||||||||
Uncontrolled Keywords: | Penafsiran Hukum, Lingkungan, Ekokrasi | ||||||||
Subjects: | 200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X6.2 Politik Islam 300 SOCIAL SCIENCE ( ILMU SOSIAL ) > 340 Law (Ilmu Hukum) > 342 Constitutional and Administrative Law/Hukum Tata Negara |
||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah > Prodi Hukum Tata Negara | ||||||||
Depositing User: | UIN Gus Dur Fasya | ||||||||
Date Deposited: | 23 Dec 2024 07:05 | ||||||||
Last Modified: | 25 Feb 2025 07:48 | ||||||||
URI: | http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/12035 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |