Penafsiran Teleologis dan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020

Manasikana, Arina (2024) Penafsiran Teleologis dan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519042_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1519042_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan penting yang menguji konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 2 Tahun 2020 (Perppu No. 1 Tahun 2020). Pasal-pasal tersebut memberikan perlindungan hukum atau imunitas kepada pejabat negara dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa imunitas ini bersifat terbatas dan hanya berlaku jika tindakan atau keputusan pejabat dilakukan dengan iktikad baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan kasus (case approach). Dalam penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 memakai metode Penafsiran Teleologis atau Sosiologis. Penafsiran Teleologis adalah penafsiran yang menekankan pada pemahaman undang-undang berdasarkan tujuan sosial atau tujuan masyarakat. Keutuhan bacaan dan pemaknaan pertimbangan putusan Mahakamah Konstitusi adalah konsekwensi logis yang patut dipahami sehingga tidak menimbulkan kontra presepsi dalam proses pembuatan ataupun merevisi Undang-Undan. Pertimbangan hukum Pasal 29, oleh karena tidak mencantumkan batas waktu berlakunya Undang-Undang, Pasal 27 Ayat (1) frasa “bukan merupakan kerugian negara” bertentangan dengan prinsip due process of law untuk mendapatkan perlindungan yang sama (equal protection), Pasal 27 Ayat (3) frasa “bukan objek TUN” dalam UU No. 2 Tahun 2020 dan harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan mahkamah konstitusi sebab demikian adalah alasan dari pernyataan Mahkamah Konstitusi menyatakan konstitusional atau inkonstitusional atas satu norma UU yang di uji, dengan demikian perimbangan hukum dalam putusan Mahkamah konstitusi memiliki kekuatan mengikat serta menjadi mandat konstitusioanal yang mesti dilaksanakan secara utuh oleh pementuk Undang-Undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi tesebut.

Actions (login required)

View Item