Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural

Machfudh, Muhammad Roisa (2025) Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Lembaga Non Struktural. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520049_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1520049_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1520049_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)

Abstract

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020 diterbitkan pemerintah pada tahun 2020. Perpres tersebut berisi mengenai pembubaran 10 lembaga non struktural. Dikeluarkannya perpres ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Selain perihal upaya pemerintah dalam upaya efisiensi, namun dikeluarkannya perpres ini dapat berpotensi mengganggu kinerja kementrian terkait dikarenakan perlu transisi antar lembaga dalam pendelegasian tugas dan fungsinya. Atas dasar tersebut penelitian ini mengkaji mengenai penerapan atau implementasi diterbitkannya Perpres No 112 Tahun 2020 apakah memberikan manfaat atau berpengaruh terhadap pelayanan serta kinerja dari kementrian terkait lalu dikaitkan dengan kajian maqasid syariah yang bahwasanya di dalam maqasid syariah berfokus terhadap kemaslahatan umat atau masyarakat secara keseluruhan. Dari sepuluh lembaga non struktural yang dububarkan terdapat 3 lembaga yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Lembaga tersebut yaitu Komisi Pegawasan Haji Indonesia, Dewan ketahanan Pangan dan Komisi Nasional Lanjut usia. Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yaitu menggunakan penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sumber sumber literatur kepustakaan (library search). Hasil menunjukkan bahwa terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola tugas dan fungsi lembaga yang dibubarkan. Setelah dibubarkannya dewan ketahanan pangan dan komisi nasional lanjut usia terjadi peningkatan kinerja serta memberikan program program yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat secara luas. berbeda halnya dengan Komisi pengawas haji Indonesia, setelah dibubarkannya KPHI terdapat temuan terkait penyelewengan kuota haji serta penurunan kualitas pelayanan jamaah haji saat berada diarab Saudi. Masalah masalah tersebut langsung ditangani oleh pihak berwenang. dalam kaitannya dengan maqasid syariah kebutuhan hajjiat sudah mampu tercapai, hal ini karena kebutuhan yang bersifat sekunder atau pelengkap seperti layanan publik, pelaksaan program unggulan, akses informasi dan sebagainya. Hal hal tersebut tidak terganggu pasca dibubarkannya ketiga lembaga yaitu KPHI, dewan ketahanan pangan dan komnas lansia. Diharapkan kedepannya dalam pembuatan suatu kebijakan pemerintah mampu memberikan perubahan terkait tata kelola maupun pelayanan publik yang semakin baik serta mengedepankan kemaslahatan masyarakat luas.

Actions (login required)

View Item