Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Pekalongan

Haqiqi, Hafid Ma’ruf (2025) Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kota Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518057_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 1518057_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 1518057_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (894kB)

Abstract

Hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang termasuk orang yang sakit maupun orang yang sehat tetap mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Equality Before The Law). Persamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil termasuk juga terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan menggelandang di jalanan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Berdasarkan potret observasi yang dilakukan peneliti tersebut terlihat masih banyak orang dengan gangguan jiwa di Kota Pekalongan. Berdasarkan fakta di lapangan sering di temukan orang dengan gangguan jiwa yang masih di terlantarkan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Orang dengan gangguan jiwa yang merupakan warga indonesia seharusnya juga mempunyai hak untuk mendapatkan upaya penyembuhan serta hidup sejahtera. Tujuan penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa; (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap hak konstitusional orang dengan gangguan jiwa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Hasil penelitian ini antara lain: (1) Perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan represif sudah terlaksana namun belum maksimal dan masih banyak kekurangan, dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum hak konstitusional ODGJ di Kota Pekalongan berdasarkan sistem hukum Lawrence M. Friedman ada tiga yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Actions (login required)

View Item