Leemten Van Normen Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif Maslaḥah (Studi Analisis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039)

Rahmah, Novita Amalia (2025) Leemten Van Normen Tentang Sanksi Izin Kawasan Pertambangan Di Kabupaten Batang Perspektif Maslaḥah (Studi Analisis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039). Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520050_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1520050_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1520050_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (637kB)

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang sebagai aturan dasar dalam penegakan hukum terkait dengan penataan dan pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Batang. Salah satu yang diatur didalamnya adalah Kawasan Pertambangan Batuan. Pasal 60 ayat (4) menjelaskan bahwa kawasan pertambangan batuan hanya berada di enam kecamatan saja. Sesungguhnya dalam peraturan tersebut telah meyebutkan bahwa aktivitas pemanfaatan ruang harus mempunyai izin pemanfaatan ruang yaitu diatur dalam Pasal 137 ayat (2),namun dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan yaitu adanya pelanggaran kawasan pertambangan batuan yang tidak sesuai dengan perda tersebut. Arahan sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran perda sesuai dengan Pasal 42 adalah dalam bentuk sanksi administratif. Namun ketentuan sanksi administratif dalam perda tidak dijelaskan lebih rinci mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif.Peraturan Bupati sebagai aturan turunan mengenai pengenaan sanksi tidak ada dan baru terbentuk serta disahkan pada akhir 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi leemten van normen terhadap penegakan hukum pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dan menemukan pandangan maslaḥah terhadap kekosongan aturan sanksi izin kawasan pertambangan di Kabupaten Batang Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang tidak hanya berfokus pada normatif saja namun berfokus pada bagaimana perilaku hukum tersebut di masyarakat dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta pendekatan maslaḥah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati sebagai aturan turunan baru terbentuk di akhir tahun 2024, selama kurung lebih 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Perda Nomor 13 Tahun 2019. Keosongan hukum dan keterlambatan pembentukan peraturan bupati menimbulkan permasalah seperti dalam kurun waktu tahun 2022-2024 ditemukan berbagai kasus pelanggaran tata ruang khususnya izin kawasan pertambangan batuan yang mengakibatkan dampak terjadinya kerusakan alam dan bencana alam, akses jalan rusak, serta kerugian pemerintah daerah dalam perolehan pajak. Selain itu, penegakan hukum juga tidak maksimal walaupun sudah ditertibkan namun kegiatan pelanggaran izin kawasan pertambangan masih tetap muncul kembali. Kekosongan aturan tersebut mendatangkan kemudharatan sehingga dalam hal ini tidak mengacu pada kemaslahatan umum.

Actions (login required)

View Item