Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11/Per/M.Kukm/Xii/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Studi Pada Bmt Tazakka, Bmt Nusa Kartika, Dan Bmt An- Najah Kabupaten Pekalongan)

Ni’am, Muhammad Syukron (2025) Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11/Per/M.Kukm/Xii/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Studi Pada Bmt Tazakka, Bmt Nusa Kartika, Dan Bmt An- Najah Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text MUHAMMAD SYUKRON NI'AM _1220024_COVER-BAB 1_BAB5.pdf Download (6MB)
	Text MUHAMMAD SYUKRON NI'AM_1220024_FULL TEXT (2).pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)
	Text MUHAMMAD SYUKRON NI'AM -LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kabupaten Pekalongan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh DPS serta mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dan Fatwa DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017. DPS memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan saran kepada pengurus koperasi, memantau pelaksanaan kegiatan usaha, memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariah, serta mengembangkan produk baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah masalah likuiditas koperasi, terutama saat banyak anggota menarik dana secara bersamaan pada waktu tertentu, seperti menjelang Lebaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya cadangan dana likuiditas yang memadai serta kebijakan internal yang membatasi pencairan dana penuh untuk menjaga stabilitas keuangan koperasi. Kendala lain adalah rendahnya pemahaman anggota koperasi terhadap prinsip muamalah syariah, yang sering kali menghambat pelaksanaan akad sesuai fatwa DSN-MUI. Dalam konteks kepatuhan, DPS KSPPS Kabupaten Pekalongan telah berupaya mematuhi regulasi dengan melaporkan kegiatan secara berkala kepada DSN-MUI, meskipun tidak selalu mendapatkan tanggapan. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal pengawasan operasional dan pengembangan produk baru yang sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan edukasi berkelanjutan kepada anggota koperasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan cadangan likuiditas, perbaikan mekanisme pencairan dana, dan pelatihan berkelanjutan bagi DPS untuk memperkuat pengawasan. Selain itu, diperlukan edukasi intensif kepada anggota koperasi tentang prinsip keuangan syariah untuk mendukung keberhasilan operasional koperasi secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik operasional dan kepatuhan syariah di KSPPS.

Actions (login required)

View Item