Pelanggaran Hukum Dalam Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Inul, Inul (2025) Pelanggaran Hukum Dalam Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1120084_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1120084_FullText..pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1120084_LampiranSkripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB)

Abstract

Inul, Pelanggaran Hukum dalam Pengangkatan Anak Studi Kasus di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Faktanya yang terjadi di Kecamatan Petarukan masih banyak terjadi Pelanggaran dalam pengangkatan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak, menganalisis pelanggaran tersebut menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga bentuk pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak yaitu, tidak mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan misalnya tidak melalui pengadilan, kedua menyembunyikan asal-usul anak, ketiga pemalsuan dokumen, seperti akta kelahiran dengan menasabkan anak angkat sebagai anak kandung hal ini berdampak pada dokumen lainnya seperti kartu keluarga. Faktor utama yang memengaruhi pelanggaran hukum ini meliputi: lemahnya penerapan sanksi dan pengawasan hukum oleh pihak berwenang, sehingga mereka cenderung meniru kebiasaan masyarakat, serta rumitnya prosedur hukum yang membuat masyarakat lebih memilih jalan pintas. Hukum Islam tidak mengenal proses tabanni (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum yaitu terlepasnya ia dari hukum kekerabatan dengan orangtua kandungnya dan masukknya ia kedalam keluarga ayah angkatnya. Hukum Islam hanya mengenal dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti mengasuh dan membesarkan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkat, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum. Dalam hukum positif, pelanggaran berpotensi merugikan hak-hak anak yang diangkat. Pengangakatan anak dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dapat dikatakan ilegal dan bisa dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (satu juta rupiah). Pelaksanaan pengangkatan anak menjelaskan keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi mengenai asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya serta anak angkat tetap menggunakan bin orang tua kandung dalam akta kelahiran dan kartu keluarga, jika terjadi pemalsuan dokumen dapat dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Actions (login required)

View Item