Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024

Asrofi, Ahmad Hafizh (2025) Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519083_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1519083_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 110/PUU-XXII/2024 terkait pengujian UndangUndang Otonomi Khusus Papua. Permasalahan utama yang diangkat adalah penggunaan penafsiran sistematis oleh hakim, yang menghubungkan norma yang diuji dengan berbagai peraturan lain dalam sistem hukum nasional, seperti UndangUndang Dasar 1945,Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan UU Pemilihan Kepala Daerah. Penafsiran ini dianggap kurang memperhatikan konteks sosial dan tujuan awal pembentukan undang-undang, sehingga berpotensi melemahkan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP).Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penafsiran hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXII/2024 serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah penafsiran yang digunakan telah sesuai dengan semangat perlindungan hak-hak OAP dan prinsip otonomi khusus Papua. Jenis Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena fokus utama penelitian adalah menganalisis penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 110/PUUXXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan penafsiran sistematis oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, pengurangan kewenangan MRP, dan kesulitan dalam penyusunan peraturan pelaksana. Di sisi lain, penafsiran sosiologis dianggap lebih ideal karena dapat memperkuat kedudukan MRP, memastikan perlindungan hak politik OAP, serta menjaga keberlanjutan otonomi khusus sesuai dengan tujuan awal pembentukannya. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim mempertimbangkan penggunaan penafsiran sosiologis dalam menafsirkan normanorma terkait otonomi khusus Papua.

Actions (login required)

View Item