Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Cerai Talak dengan Verstek di Pengadilan Agama Batang)

Azzam, Mohamad Ghozzi (2025) Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Cerai Talak dengan Verstek di Pengadilan Agama Batang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1119046_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1119046_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penentuan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai talak verstek di Pengadilan Agama Batang. Terdapat 78 perkara yang dalam amar putusannya memuat hak-hak perempuan dan anak dari total 324 perkara permohonan cerai talak yang diputus verstek di Pengadilan Agama Batang tahun 2022. Jika dipersentasekan sebanyak 24,1% berbanding 75,9%. Tentunya masih sedikit yang amar putusannya menghukum kepada Pemohon (suami) untuk memberikan nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak pasca perceraian. Namu dengan adanya beberapa putusan hakim Pengadilan Agama Batang ini yang membebankan kewajiban nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak tentu merupakan suatu hal sangat positif karena keberaniannya dalam menggunakan hak ex officio nya. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan tema penelitian dan putusan perkara cerai talak vertek PA Batang, sedangkan bahan hukum sekunder berkenaan dengan buku atau publikasi yang mempunyai topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi dengan langkah-langkah inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif, yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan logika penalaran hukum. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam penentuannya hakim mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, dalam penentuan nafkah iddah majelis hakim melihat dahulu, apakah termohon/istri tergolong istri yang nusyuz atau tidak. Mempertimbangkan lama masa pernikahan antara pemohon dan termohon serta menggali fakta kemampuan ekonomi pemohon dalam menetapkan nafkah mut’ah. Serta digunakannya hak ex officio sebagai hakim dalam memberikan hak-hak istri dan anak. Akibat hukum dari putusan cerai talak verstek yang tidak mencantumkan hak-hak perempuan dan anak dalam putusannya adalah tidak terpenuhinya hak nafkah iddah, muťah dan nafkah anak (hadhanah) dengan mempertimbangkan proses pembuktian selama persidangan. Seharusnya hakim menggunakan hak ex officio untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diakomodasi dalam putusan, meskipun pihak istri tidak hadir.

Actions (login required)

View Item