Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Presiden 2024 Perspektif Fiqh Siyasah

Thobib, Nur Fatimah (2025) Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Pekalongan Pada Pemilihan Presiden 2024 Perspektif Fiqh Siyasah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521095_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1521095_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521095_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (797kB)

Abstract

Nur Fatimah Thobib.2025. Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Prespektif Fiqh Siyasah Pada Pemilihan Presiden 2024 Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A. Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai regulasi di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, termasuk dalam Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pekalongan. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual, yang mengkaji bagaimana regulasi dan kebijakan terkait diimplementasikan di lapangan. Sumber data utama berasal dari wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan serta penyandang disabilitas yang menjadi pemilih dalam Pemilu 2024. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari berbagai literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian ini adalah 1.) KPU Kabupaten Pekalongan sebagai penyelenggara pemilu sudah mengupayakan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, akan tetapi upaya yang dilakukan Kabupaten Pekalongan belum terlaksana secara maksimal karena KPU belum memenuhi hak aksesbilitas bagi penyandang disabilitas 2.) pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam prespektif Fiqh siyasah di Kabuaten Pekalongan belum sesuai dengan. Dikarenakan masih terjadi diskriminasi terhadap kaum disabilitas yang mana mereka belum mendapatkan hak-haknya secara penuh. Sedangkan dalam Fiqh Siyasah telah menjelaskan konsep dan prinsip islam terkait jaminan hak asasi manusia dan persamaan hukum.

Actions (login required)

View Item