Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin (STUDI PUTUSAN NO. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg)

Kaffi, M. Nasik Nadiul (2025) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin (STUDI PUTUSAN NO. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1120044_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1120044_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1120044_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (20MB)

Abstract

Dispensasi kawin merupakan suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami dan istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Dalam kasus ini, akan membahas tentang pertimbangan hakim yang menolak dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah dan untuk menjelaskan akibat hukum penolakan permohonan putusan no. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui observasi langsung dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena yang ditemukan, tanpa melakukan generalisasi atau inferensi statistik. Hasil penelitian ini yaitu, Biasanya dalam kasus pasangan yang sudah berhubungan suami istri hakim cenderung akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, namun perkara nomor : 215/Pdt.P/2023/PA.Btg berbeda, dalam menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, bukan berarti hakim tidak mempertimbangkan perzinaan. Hakim menilai ada pertimbangan yang lebih penting yaitu kematangan jiwa dan raga anak yang menentukan kedepannya dalam berumah tangga dan akan berujung perceraian jika hal ini tidak diperhatikan. Kematangan jiwa dan raga ini sangat penting karena menyangkut suksesnya tujuan pernikahan yang ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 sehingga hakim mempertimbangkan maslahah mursalah dalam mempertimbangkan penolakan tersebut dengan kaidah fikih “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”. Hakim juga berpendapat jika terlalu berfokus pada perzinaan yang telah dilakukan pada calon pasangan dan selalu mempermudah pemberian dispensasi pernikahan karena hal tersebut, dikhawatirkan akan menciptakan persepsi buruk masyarakat bahwa agar dikabulkannya dispensasi kawin dengan berzina terlebih dahulu. Selain itu, penolakan dispensasi kawin yang didasarkan pada perzinaan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak menganggap remeh perzinaan.

Actions (login required)

View Item