Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Batang Terhadap Norma Poligami

AZUMA, HAJJAM (2025) Kepatuhan Hukum Masyarakat Kabupaten Batang Terhadap Norma Poligami. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1120031_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (2MB)
	Text 1120031_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1120031_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Poligami diatur dalam Islam dan hukum Indonesia dengan syarat ketat seperti keadilan dan persetujuan istri, namun seringkali dipraktikkan secara siri di Kabupaten Batang untuk menghindari stigma sosial dan birokrasi, yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat dikenai sanksi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk ketidakpatuhan hukum dalam praktik poligami di Kabupaten Batang, mengidentifikasi akibat ketidakpatuhan hukum tersebut, serta mengevaluasi akibatnyanya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini akan memperkaya literatur tentang poligami dan dampaknya terhadap keseimbangan peran serta keadilan dalam keluarga, serta memberikan kontribusi pada pemahaman dinamika keluarga dalam masyarakat poligami. Temuan ini diharapkan memberikan rekomendasi berguna bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang adil, perlindungan hukum bagi istri dan anakanak, serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap ketidakpatuhan dalam poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode penelitian yuridis empiris untuk memahami fenomena sosial dan budaya terkait poligami. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi penerapan regulasi poligami, faktor-faktor ketidakpatuhan, serta respons masyarakat dan aparat hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan poligami di Batang disebabkan oleh kelemahan struktur hukum, perbedaan interpretasi hukum nasional dan agama, serta budaya yang mendukung poligami. Dampaknya meliputi stigma sosial, hilangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta kerentanan terhadap kekerasan dan penelantaran. Ketidakadilan ini juga memicu konflik keluarga dan merusak hubungan antanggota keluarga. Akhirnya, pelanggaran poligami dapat dikenai sanksi hukum, baik administratif maupun pidana.

Actions (login required)

View Item