Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Dalam Pelayanan Sasana Sarasehan di Kabupaten Pekalongan

Murdeny, Faisyal Ramadhani (2025) Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Dalam Pelayanan Sasana Sarasehan di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520014_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1520014_Full Text.docx Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1520014_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Hak kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan termasuk ke dalam hak asasi yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Impelementasi hak ini diberikan berupa pelayanan kepada agama dan kepercayaan. Pelayanan tersebut khususnya pelayanan terhadap Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Keprcayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 peraturan tersebut, yang dimaksud pelayanan adalah pelayanan diberikan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan administrasi organisasi, pemakaman, dan Sasana Sarasehan atau sebutan lain. Di Kabupaten Pekalongan, pelayanan berupa pendirian Sasana Sarasehan perlu diteliti dari aspek yuridis-empiris mengenai hak konstitusional Penghayat Keperyaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka, rumusan masalah yang perlu diteliti adalah bagaimana pemenuhan hak konstitusional dalam pelayanan Sasana Sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten dan bagaimana akibat hukum hak konstitusional dalam pelayanan sasana sarasehan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan kurang maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap pembangunan Sasana Sarasehan karena tidak ada pedoman lanjutan berupa peraturan daerah, dan tidak mengetahui anggarana daerah sebagaimana Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pekalongan 2025 untuk memfasilitasi Penghayat Kepercayaan yang berdampak pada kepastian hukum, diskriminatif dan tidak konsisten perihal praktik pemenuhan hak asasi manusia dan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan di Kabupaten Pekalongan. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam permasalahan hak konstitusional bagi penghayat kepercayaan untuk pembangunan Sasana Sarasehan yaitu disebabkan oleh perbedaan secara konseptual antara agama dan Penghayat Kepercayaan serta Sasana Sarasehan. Selain itu berakibat hukum juga pada degradasi corak lokal dan kebudayaan Penghayat Kepercayaan, dan kesejahteraan Penghayat Kepercayaan.

Actions (login required)

View Item