Kekosongan Hukum Penanganan Perkara Constitutional Complaint Dalam Mempertahankan Hak Warga Negara

Ula, Sarifatul (2025) Kekosongan Hukum Penanganan Perkara Constitutional Complaint Dalam Mempertahankan Hak Warga Negara. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520069_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf.pdf Download (860kB)
	Text 1520069_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1520069_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)

Abstract

ULA, SARIFATUL. 2025. Kekosongan Hukum Penanganan Perkara Constitutional Complaint Dalam Mempertahankan Hak Warga Negara. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Iwan Zaenul Fuad, M.H Tidak dimilikinya kewenangan mengadili constitutional complaint mengakibatkan permohonan yang secara substansial berisi pengaduan konstitusional tidak dapat diselesaikan yang berujung pada kekosongan hukum. Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili constitutional complaint adalah sebuah kebutuhan teoritik dan empiris. Permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan jalan keluar mengakibatkan permohonan dinyatakan ‘tidak dapat diterima’. Untuk memperkuat peran sebagai pengawal konstitusi sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi diberi otoritas untuk mengadilinya. Dalam hal perluasan kewenangan dapat dilakukan dengan perubahan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, judicial interpretation, dan legislative interpretation. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan melakukan pendekatan yuridis konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang masih berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder memuat jurnal, internet, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan prosedur inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, klasifikasi dan sistematisasi sesuai permasalahan yang ada pada penelitian. Hasil dari penelitian ini bahwa rumusan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 layak untuk diusulkan, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, keadilan distributif, demokrasi konstitusional dan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang. Terkait dengan akibat hukumnya, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa akibat hukum dari kekosongan mekanisme constitutional complaint adalah adanya ketidakpastian hukum, risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, dan keadilan bagi warga negara yang belum terwujud secara maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan negara hukum. Kata Kunci: Pengaduan Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusiona

Actions (login required)

View Item