Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022

Bela, Salsabila Inggita Toto Faazazna (2025) Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 519095_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 519095_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 519095_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)

Abstract

Salsabila Inggita. 2025. Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Skripsi: Ayon Diniyanto, M.H. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam pengujian uji materil terhadap UU KPK Pasal 34 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Kewenangan yang dilakukan oleh MK dalam memutuskan putusan tersebut sejatinya merupakan wewenang dari pembuat Undang-Undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, putusan ini menimbulkan pro-kontra dalam ruang publik, adapun akibat dari putusan MK masa jabatan pimpinan KPK berubah menjadi 5 tahun begitu pula dengan Dewan Pengawas. Manfaat dari penelitian ini, untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam tentang apa Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan KPK di dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tersebut terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia serta memberikan referensi pada Mahkamah Kontitusi dan pemerintah dalam perkembangan ilmu hukum dan politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal/hukum normatif dimana penelitian hukum yang mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan mengenai masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan MK dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum primer, kemudian penulis juga menggunakan karya ilmiah, artikel dan buku sebagai bahan untuk analisis. Peraturan perubahan masa jabatan pimpinan KPK adalah bagian kewenagan dari pembentuk undang-undang, namun dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorable, sehingga dalam hal ini MK mampu menerobos kewenanganya. Mahkamah menilai masa jabatan 4 tahun tidak hanya diskriminatif namun juga tidak adil apabila dibandingkan dengan lembaga yang lainnya yang sama-sama lembaga xiv independen dan memiliki constitutional importance, dalam politik hukum perubahan tersebut dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja KPK, namun jika dinilai dari segi kewenangan MK tidak boleh sering-sering keluar dari batas kewenagannya sebagai negative legislator.

Actions (login required)

View Item