Implikasi Hukum Pasca Terbitnya Permendagri 108 Tahun 2019 Di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Najmuddīn Aṭ-Ṭūfi Dan Teori Hukum Lawrence M. Friedman

Purnomo, Teguh (2025) Implikasi Hukum Pasca Terbitnya Permendagri 108 Tahun 2019 Di Kabupaten Pekalongan Perspektif Maslahah Najmuddīn Aṭ-Ṭūfi Dan Teori Hukum Lawrence M. Friedman. Masters thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 5121012 - Bab I dan Bab VII.pdf Download (875kB)
	Text 5121012 - Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 5121012 - Lampiran .pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

SebagianL kalangan telah dikagetkan dengan diterbitkannya Kartu Keluarga yang di statusL perkawinan Ltertulis “Kawin BelumL Tercatat”. MunculnyaL istilah baruL tersebut berdasarkanL Peraturan MenteriL Dalam NegeriL (Permendagri) NomorL 108 TahunL 2019 dimana dalam peraturan ini ada pasal yang mengatur penerbitan kartu keluarga bagi pasangan yang pernikahannya tidak/belum dicatatkan secara resmi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi PeraturanL MenteriL DalamL NegeriL NomorL 108L TahunL 2019L diL Kabupaten Pekalongan dan bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan terkait Peraturan MenteriL Dalam NegeriL Nomor 108L Tahun 2019L terhadapL status perkawinan. PenelitianL kulitatif iniL menggunakan jenisL penelitian hukumL normatif-empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan Permendagri 108/2019 memberikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan dalam menerbitkan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat. Regulasi ini bertujuan untuk mengakomodasi realitas sosial, terutama bagi masyarakat yang telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan pernikahannya. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kendala. Dalam perspektif maslahah Najmuddi>n At}-T{u>fi, kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang kesulitan mencatatkan pernikahannya secara hukum negara, sehingga mereka tetap memiliki akses terhadap administrasi kependudukan. Namun, potensi mudharat juga muncul, terutama terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan status ini. Menurut teori Hukum Lawrence M. Friedman dapat disimpulkan, Struktur Hukum: Disdukcapil Kabupaten Pekalongan telah menerapkan regulasi ini, tetapi masih belum maksimal. Substansi Hukum: Kebijakan ini telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pencatatan status kawin belum tercatat, tetapi masih membutuhkan penyesuaian dengan regulasi lain agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum keluarga di Indonesia. Budaya Hukum: Respons masyarakat terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian masyarakat menerima dengan baik karena memberikan solusi bagi administrasi kependudukan, sementara sebagian lainnya mengkhawatirkan dampaknya terhadap ketertiban hukum perkawinan.

Actions (login required)

View Item