Analisis Yuridis Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Di Tinjau Dari Prinsip Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir, Dan Akurat(Studi Kasus Di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

Istiqomah, Istiqomah (2025) Analisis Yuridis Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Di Tinjau Dari Prinsip Komprehensif, Akuntabel, Mutakhir, Dan Akurat(Studi Kasus Di Desa Rowocacing Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521028_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521028_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521028_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)

Abstract

Pemutakhiran data pemilih di Desa Rowocacing menunjukan beberapa permasalahan seperti pemilih tidak menerima C-Pemberitahuan, pantarlih tidak melakukan Coklit secara langsung kerumah warga, dan nama pemilih yang telah meninggal masih tetap terdaftar dalam DPT. Hal ini menunjukan bahwa kinerja petugas pemilu di Desa Rowocacing tidak memenuhi prinsip di dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2023. Proses ini harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pemilu, yang mencakup sepuluh prinsip. Namun, penelitian ini hanya memfokuskan pada empat prinsip utama, yaitu komprehensif, akuntabel, mutakhir, dan akurat, karena permasalahan yang sering muncul dalam praktik berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menganalisis regulasi yang berlaku serta konsep terkait pemutakhiran data pemilih. Data empiris diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala yang menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Kendala tersebut meliputi: (1) sejumlah petugas pantarlih tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara langsung kepada pemilih, (2) beberapa pemilih tidak mendapatkan C-Pemberitahuan, (3) laporan dalam rapat pleno PPS menggunakan data yang tidak akurat, dan (4) Nama pemilih yang telah meninggal tetap terdaftar dalam DPT. Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan pemutakhiran data pemilih belum terlaksana secara optimal sesuai dengan prinsip komprehensif, akuntabel, mutakhir, dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemutakhiran data pemilih yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Actions (login required)

View Item