Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik

Cahyani, Yeni Muktia (2025) Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521008_Cover_Bab I dam Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521008_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521008_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora yang mempersoalkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal tersebut dinilai membatasi hak partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah meskipun memperoleh suara sah dalam Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penafsiran hukum dalam putusan MK tersebut dan menganalisis akibat hukumnya. Kegunaan penelitian ini bersifat teoritis, untuk pengembangan ilmu hukum tatanegara, dan praktis, untuk pembentukan hukum terkait syarat pencalonan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menganalisis Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta merujuk pada teori penafsiran hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis preskriptif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menggunakan penafsiran sistematis. Mahkama Konstitusi menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 inkonstitusional. Ayat (1) dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dengan menetapkan ambang batas baru pencalonan berdasarkan persentase suara sah disesuaikan dengan jumlah penduduk. Ayat (3) dinyatakan inkonstitusional karena membatasi hak partai politik tanpa kursi DPRD. Akibat hukumnya, ambang batas pencalonan kepala daerah diturunkan, membuka peluang lebih besar bagi partai politik untuk mencalonkan diri. Putusan ini dianggap menguatkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah.

Actions (login required)

View Item