Penafsiran Hakim Dalam Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara

Sari, Dian Novita (2025) Penafsiran Hakim Dalam Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521100_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1521100_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521100_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)

Abstract

Penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG merupakan kajian penting dalam hukum tata negara, khususnya terkait sengketa sertifikat tanah ganda. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum yang relevan, seperti penafsiran sistematis, serta prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan kecermatan. Sengketa ini melibatkan klaim kepemilikan atas tanah di Desa Cimenyan yang menghasilkan ketidakpastian hukum akibat penerbitan sertipikat yang tumpang tindih oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Penelitian ini membahas implikasi hukum dari keputusan hakim yang menolak gugatan. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif dan analisis preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan, Kasus dan Konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini mencakup Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Peradilan yang masih berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder memuat jurnal, internet, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Teknik penelitian data dilakukan dengan prosedur sistematisasi, klasifikasi, kategorisasi dan iventarisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan ini bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas karena gugatan sudah melebihi tenggang waktu 90 hari sejak keputusan dikeluarkan. Hasil ini menunjukkan betapa pentingnya kepentingan hukum dalam menggajukan gugatan. Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang cara hukum tata negara dalam menangani konflik kepemilikan tanah dan membantu memperbarui sistem pertanahan Indonesia.

Actions (login required)

View Item