Tinjauan Yuridis Penataan Pegawai Non-ASN: Analisis Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Khayadiyana, Khayadiyana (2025) Tinjauan Yuridis Penataan Pegawai Non-ASN: Analisis Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521032_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (755kB)
	Text 1521032_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1521032_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (85kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Penataan Pegawai Non-ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mewajibkan Penataannya selesai paling lambat bulan Desember 2024. Dimana pada tahun 2024 terdata dalam database BKN sebanyak 1.789.051 jiwa. Dengan rumusan masalah Bagaimana penataan pegawai non-ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana penataan pegawai Non-ASN dalam perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang di pakai yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan teori-teori konsep hukum. Teknik analisis menggunakan Teknik evaluative. Hasil analisis Pembahasin menggunakan teori Tinjauan Umum Pegawai, Teori Reformasi Birokrasi Dan Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan pegawai Non-ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan langkah strategis dan komprehensif dalam rangkaian reformasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Penataan tersebut diarahkan agar seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah memiliki status dan perlakuan hukum yang jelas, profesional, dan adil mulai dari verifikasi, validasi dan pengangkatan. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai Non-ASN sesuia amanat pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dalam implementasinya, proses ini harus berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan pegawai Non-ASN sebagai penerima pelayanan publik.

Actions (login required)

View Item