Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan

Lutfiyah, Zulfa Khaula (2025) Efektivitas Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Pemenuhan Hak Informasi Publik Di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521084_COVER, BAB I & BAB V.pdf Download (895kB)
	Text 1521084_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1521084_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)

Abstract

Dokumentasi dan informasi hukum yang diselenggarakan dengan baik merupakan pilar penting bagi pemerintahan yang akuntabel dan bertanggung jawab, sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Pekalongan.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi bagaimana hak atas informasi hukum dapat dipenuhi melalui JDIH oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung keterbukaan dan transparansi informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual, yang mengkaji bagaimana regulasi dan kebijakan terkait direalisasikan di lapangan. Sumber data utama berasal dari wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, selaku pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sedangkan untuk data sekunder berasal dari dokumen hukum, penelitian terdahulu, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini adalah 1.) hak konstitusional pemenuhan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) belum berjalan optimal. Sehingga belum memenuhi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. 2) pemenuhan hak atas informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang sudah berjalan, namun belum optimal dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keterbatasan SDM, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta koordinasi antar-OPD yang belum maksimal. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak atas informasi hukum.

Actions (login required)

View Item