Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Khoirunisa, Dewi Kiromatul (2025) Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518010_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1518010_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1518010_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dewi Kiromatul Khoirunisa’. 2025. Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. A bdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Syarifa Khasna, M.Si Penelitian ini dilatar belakangi adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau berbahaya bagi kesehatan. Peraturan tersebut memuat bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya. Pemerintah Kota Pekalongan sudah membuat Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan dan atau mempromosikan rokok. Meskipun sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada kenyataannya masih banyak yang melanggar dan sebagian masyarakat banyak yang belum mengetahui peraturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih kurang maksimal karena didalam Faktor Substansi ada 2 tempat belum sesuai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok karena dikedua tempat tersebut tidak ada pemasangan indiaktor Kawasan Tanpa Rokok dan masih kurangnya pengetahuan akan area Kawasan Tanpa Rokok. Didalam Faktor Struktur Hukum ada 3 tempat belum sesusai Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok karena ketiga tempat tersebut masih kurang pengawasan sehingga masih ditemukan pelanggar yang merokok diketiga area tersebut. Didalam Faktor Kultur Hukum ada 5 tempat Belum Sesuai dengan Kultur Hukum karena pemahaman akan pentinggya udara dan kesehatan lingkungan yang bersih masih kurang dimasyarakat . Akibat hukum yang diperoleh hanya berupa teguran, pembekuan,pencabutan izin dan pidana denda sehingga belum memberikan efek jera bagi pelanggar.

Actions (login required)

View Item