Partisipasi Publik Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Batang

Rhamadini, Sefia (2025) Partisipasi Publik Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Untuk Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Batang. Undergraduate Thesis thesis, UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521060_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1521060_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521060_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (20kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Partisipasi Publik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Konstruksi hukum partisipasi publik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang dan Bagaimana Akibat hukum Partisipasi Publik di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sedangkan tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah Menjelaskan Kontruksi hukum dalam proses perencanaan tata ruang wilayah di daerah Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Menjelaskan Akibat Hukum Partisipasi Publik terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dan teknik pengumpulan bahan hukum dengan literatur dan teori-teori konsep hukum serta yang terakhir adalah teknik analisis bahan hukum, dengan adanya alat tersebut mampu menjawab akar permasalahan dari skripsi ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 145 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pelaksanaan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Batang masih tergolong rendah, yang terlihat dari ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan publik dalam proses perencanaan tata ruang belum optimal, yang berdampak pada hasil pembangunan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat.

Actions (login required)

View Item