Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU/-XXII/2024

Lianingsih, Lianingsih (2025) Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU/-XXII/2024. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518067_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1518067_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1518067_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 2025 mengeluarkan Putusan Nomor 107/PUU/-XXII/2024 terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Dalam putusanya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Desa Bersatu, Muhadi, Arif Fadillah, Wardin Wahid, yang diwakili oleh Advokat dari kantor Law Firm D.R.S. & Partners, yakni mengenai pengujian asal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XXII/2024 dan penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkategorikan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirskan putusan Nomor 107/PUU-XXII/2024 menggunakan penafsiran sistematis yaitu menghubungkannya dengan Putusan Nomor 92/PUU- XXII/2024 sehingga mengakibatkan permohonan tersebut telah kehilangan objek.

Actions (login required)

View Item