Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Penetapan Uang Paksa (Dwangsom) (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj)

Budiman, Satria (2025) Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Penetapan Uang Paksa (Dwangsom) (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1220103_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1220103_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1220103_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji karakteristik penalaran hukum hakim dalam menetapkan uang paksa (dwangsom) dalam perkara wanprestasi di lingkungan Pengadilan Agama, dengan fokus pada perbandingan dua putusan yaitu Putusan Pengadilan Agama Tangernag Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj. Dwangsom merupakan sanksi tambahan berupa denda harian yang dikenakan kepada pihak tergugat apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari dwangsom adalah memberikan tekanan psikologis agar pihak tergugat menjalankan kewajiban hukumnya secara sukarela. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur hukum terkait dwangsom. Penalaran hukum dianalisis menggunakan pendekatan logika deduktif dan induktif, serta model IRAC (Issue, Rule, Analysis, Conclusion) sebagai kerangka analisis argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pertimbangan hukum hakim. Dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 22/Pdt.G/2020/PA.Tng, hakim menolak permohonan dwangsom dengan alasan bahwa pokok perkara berupa pembayaran uang tidak dapat disertai dengan tuntutan dwangsom menurut ketentuan Pasal 611a Rv. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj, hakim mengabulkan dwangsom dengan menetapkan nilai yang lebih rendah dari yang dimohonkan, berdasarkan penilaian atas kondisi tergugat dan efektivitas dwangsom sebagai sarana eksekusi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penalaran hukum hakim dalam menetapkan dwangsom sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap asas-asas hukum acara, logika yuridis, serta pertimbangan faktual yang konkret. Perbedaan ini menunjukkan masih adanya disparitas dalam praktik penegakan hukum di pengadilan agama terkait dwangsom, sehingga diperlukan panduan yuridis yang lebih eksplisit untuk menjamin konsistensi, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.

Actions (login required)

View Item