Izin Kampanye Bagi Pejabat Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 52/Puu-Xxii/2024

Agustini, Dini Puspita (2025) Izin Kampanye Bagi Pejabat Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 52/Puu-Xxii/2024. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521073_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (1MB)
	Text 1521073_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1521073_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)

Abstract

Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 mengajukan pokok permohonan tentang izin kampanye bagi pejabat daerah dan pejabat negara. Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024 ini penting karena membahas uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 70 ayat (2) yang mengatur tentang pemberian izin kampanye politik untuk pejabat daerah dan pejabat negara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (2) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan pokok ketetapan Nomor 52/PUU- XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, diajukan Ahmad Farisi dan A Fahrur Rozi sebagai pemohon. Dimana permohonan ini untuk memeriksa konstitusionalitas didalam norma undang-undang. Pemohon menganggap hak konstitusionalitasnya yang dijamin oleh pasal 18 ayat (4), pasal 22E ayat (1), dan pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum dan akibat hukum dari Putusan Nomor 52/PUU-XXII/2024. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan hukum normative dengan menggunakan pendekatan konseptualisasi, studi kasus, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai dalil para pemohon tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan norma Pasal 70 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur mengenai izin kampanye oleh pejabat negara. Meskipun pemohon mengajukan permintaan penambahan frasa dalam pasal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu justru dapat mengaburkan batasan norma yang telah ada dan menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsirannya. Istilah “ikut serta dalam kampanye” dinilai telah memiliki cakupan yang luas, termasuk keterlibatan pemohon secara langsung dalam kegiatan kampanye. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah seharusnya menggunakan metode penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang memberikan makna terhadap ketentuan hukum berdasarkan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh pembentuk undang-undang serta memperhatikan perkembangan masyarakat pada saat norma tersebut diterapkan.

Actions (login required)

View Item