Nadia, Neshwa Al (2025) Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap Syibhul Iddah dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
![]() |
Text
1120028_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
1120028_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
![]() |
Text
1120028_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengatur bahwa laki-laki bekas suami hanya boleh menikah lagi setelah masa iddah bekas istrinya selesai. Aturan ini hadir untuk mencegah praktik poligami terselubung dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan terhadap syibhul iddah dalam surat edaran tersebut, serta untuk mendeskripsikan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Pekalongan dari perspektif feminist legal theory. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tokoh NU memaknai syibhul iddah sebagai istilah yang menyerupai iddah. Tokoh NU berpendapat bahwa dalam hukum Islam, iddah hanya berlaku bagi perempuan untuk menjaga kebersihan rahim dan kejelasan nasab, sedangkan laki-laki tidak dikenakan hal serupa dan dapat langsung menikah kembali. Syibhul iddah dalam surat edaran tersebut hanya sebagai bentuk pencegahan terhadap poligami terselubung. Tokoh NU menilai bahwa syibhul iddah hanya berupa anjuran. Dalam feminist legal theory, pandangan tokoh NU mencerminkan jenis Dominance Theory, yang menunjukkan bahwa laki-laki masih lebih diuntungkan dalam sistem hukum Islam dan perempuan menanggung beban yang tidak setara. Sementara itu, menurut tokoh Muhammadiyah, syibhul iddah dalam surat edaran dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral. Menurut tokoh Muhammadiyah, sebaiknya laki-laki menunggu hingga masa iddah istrinya selesai sebagai bentuk penghormatan terhadap proses perceraian dan upaya memberi ruang berpikir kembali sebelum menikah lagi. Pandangan ini mencerminkan jenis Equal Treatment Theory, yang mendorong perlakuan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga.
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: |
|
||||||||
Uncontrolled Keywords: | syibhul iddah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, feminist legal theory, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 | ||||||||
Subjects: | 200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X4 Fikih, Fiqih, Fiqh, Hukum Islam 300 SOCIAL SCIENCE ( ILMU SOSIAL ) > 340 Law (Ilmu Hukum) > 346.01 Domestic Relations, Family Law, Marriage/Hukum Keluarga, Hukum Pernikahan |
||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah > Prodi Hukum Keluarga Islam | ||||||||
Depositing User: | UIN Gus Dur Fasya | ||||||||
Date Deposited: | 16 Jul 2025 03:28 | ||||||||
Last Modified: | 16 Jul 2025 03:28 | ||||||||
URI: | http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/14380 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |