Keabsahan Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko (Studi Kasus Di Kabupaten Pekalongan)

Utomo, Alif Prianto (2025) Keabsahan Perjanjian Sewa-Menyewa Ruko (Studi Kasus Di Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221080_COVER_BAB I DAN BAB V.pdf Download (955kB)
	Text 1221080_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1221080_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya dengan kemanfaatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang sudah disepakati oleh pihak- pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian sewa-menyewa ruko merupakan aspek penting dalam dunia usaha, terutama di daerah seperti Kabupaten Pekalongan yang memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang. Unsur kesepakatan para pihak tersebut merupakan syarat subjektif, sehingga apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Perjanjian sewa-menyewa ruko di Kabupaten Pekalongan Pekalongan terdapat kekeliruan aturan karena penyewa ruko menaikan harga sewanya sebelum masa kontrak habis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian sewa-menyewa ruko di Kabupaten Pekalongan, serta akibat hukum adanya perubahan harga sewa ruko yang ditentukan secara sepihak oleh pemilik ruko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, berupa pendekatan kualitatif tujuannya agar menghasilkan data deskriptif, dengan pernyataan lisan maupun tertulis. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer data sumber data sekunder. Ada 3 klasifikasi untuk menggali informasi yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya agar data yang terkumpul sesuai dengan senyata-nyatanya. Metode dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan dapat maksimal. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa keabsahan perjanjian sewa menyewa ruko yang dilakukan di Kabupaten Pekalongan pada umumnya sah secara hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam, selama memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam praktik perubahan harga sewa secara sepihak oleh pemilik ruko tanpa adanya kesepakatan ulang melanggar asas konsensualisme, asas xv pacta sunt servanda, dan prinsip itikad baik dalam hukum perdata. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau bahkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) jika mengakibatkan kerugian nyata bagi penyewa. Dalam konteks hukum Islam, tindakan tersebut juga tidak sah karena melanggar prinsip ridha, keadilan, dan kejelasan akad dalam ijarah.

Actions (login required)

View Item