Kepatuhan Terhadap Prinsip Good Governance Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Putri, Farah Adelya (2025) Kepatuhan Terhadap Prinsip Good Governance Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521091_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1521091_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1521091_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, masih terdapat berbagai permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, serta kecemburuan sosial antarwarga. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan pemerintah desa terhadap prinsip good governance dalam penyaluran BLT, khususnya pada prinsip keadilan dan transparansi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi praktis dalam perbaikan tata kelola bantuan sosial serta menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan praktisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer berasal dari perangkat desa dan masyarakat penerima maupun non-penerima BLT. Peneliti menganalisis data dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran BLT, kepatuhan terhadap prinsip good governance masih belum optimal. Prinsip keadilan prosedural belum sepenuhnya diterapkan karena proses seleksi penerima masih dipengaruhi kedekatan sosial dan keterbatasan data. Prinsip keadilan distributif juga belum tercapai karena masih ada kelompok rentan seperti lansia dan difabel yang belum terakomodasi. Di sisi lain, keterbukaan informasi belum merata karena informasi tidak disampaikan secara adil dan menyeluruh kepada semua warga. Selain itu, mekanisme pengaduan masih bersifat informal dan belum terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem dalam pendataan, sosialisasi, dan evaluasi penyaluran bantuan untuk mewujudkan tata kelola yang adil dan transparan.

Actions (login required)

View Item