Urgensi Syarat Domisili Bagi Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Haq, Muhammad Harits Nur (2025) Urgensi Syarat Domisili Bagi Calon Kepala Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521069_Bab I dan Bab V (1).pdf Download (1MB)
	Text 1521069_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Urgensi pengaturan syarat domisili bagi calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan instrumen penting bagi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Upaya realisasi unsur domisili dalam Pilkada dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak termasuk calon kepala daerah dan masyarakat daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persyaratan calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan mekanisme hukum pencantuman syarat domisili tersebut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah literasi dan pemahaman terhadap persyaratan calon kepala daerah secara ideal. Sedangkan kegunaan secara praktis, diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan acuan bagi perancang perundang-undangan untuk membentuk produk hukum dengan lebih baik lagi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan primer yang digunakan berupa perundang-undangan terkait, sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang relevan dengan penelitian dan dibantu dengan bahan hukum tersier. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu secara perskriptif, yakni dengan membangun argumentasi berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dikaji dengan menggunakan logika penalaran secara deduktif. Hasil penelitian yang telah dikaji, menjawab dua rumusan masalah dari skripsi ini. Pertama, penelitian ini menghasilkan gambaran umum mengenai persyaratan calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dianggap penulis perlu untuk mencantumkan unsur domisili di dalam undang-undang tersebut. Kedua, setelah mempertimbangkan perlunya unsur domisili bagi calon kepala daerah, penting untuk merancang konstruksi hukum pencantuman unsur domisili dalam Pilkada, khususnya regulasi yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Actions (login required)

View Item