Studi Perbandingan Taukil wali antara Hukum Indonesia dan Malaysia

Naila, Latifatun (2025) Studi Perbandingan Taukil wali antara Hukum Indonesia dan Malaysia. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121058_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1121058_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1121058_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (963kB)

Abstract

Taukil wali adalah pengalihan kewenangan wali kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wakil wali dalam akad nikah. Peran wakil tersebut terbatas pada menyatakan hal-hal atas nama wakil, seperti memperoleh izin dari wali nikah (muwakkil) untuk menikahi calon mempelai perempuan. Tanggung jawab wakil juga berakhir setelah akad nikah selesai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan ketentuan hukum taukil wali dan menganalisis perbandingan akibat hukum ketentuan taukil wali antara Indonesia dengan Malaysia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan metode kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Sumber data yang berasal dari Peraturan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengatur mengenai taukil wali nikah. Keduanya memiliki sejumlah persamaan, antara lain dalam hal pengertian taukil wali, urutan wali nikah, syarat-syarat bagi wakil wali, dan alasan diperbolehkannya taukil wali. Dalam pelaksanaannya, taukil wali di kedua negara dilaksanakan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang serta disaksikan oleh dua orang saksi. Perbedaannya terletak pada istilah taukil wali dan prosedur taukil wali. Kedua, Dalam penerapan sanksi antara Indonesia dan Malaysia yaitu kedua negara ini sama-sama memiliki akibat hukum mengenai taukil wali. Akibat hukum tersebut berupa keabsahan perkawinan yang diragukan, perkawinannya dapat dibatalkan, dapat menyebabkan permasalahan administratif, dan perkawinan tidak dapat dicatatkan. Perbedaanya terdapat pada pemberlakuan sanksi pidana. Di Indonesia tidak terdapat sanksi pidana, sedangkan di Malaysia terdapat saksi pidana berupa denda maksimal seribu ringgit atau kurungan penjara maksimal enam bulan ataupun sekaligus keduanya denda dan kurungan penjara. Kecuali, wilayah Trengganu sanksinya berupa denda setinggi-tingginya lima ribu ringgit atau kurungan penjara paling lama tiga tahun ataupun sekaligus keduanya denda dan kurungan penjara.

Actions (login required)

View Item