Alasan Sangat Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Perkawinan (Studi Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Dalam Mengabulkan Putusan Dispensasi Kawin)

Azmi, Nindya (2025) Alasan Sangat Mendesak Sebagai Syarat Dispensasi Perkawinan (Studi Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang Dalam Mengabulkan Putusan Dispensasi Kawin). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121059_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1121059_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1121059_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)

Abstract

Perubahan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan adanya “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin. Namun, dalam praktik di Pengadilan Agama, khususnya di Kabupaten Pemalang, ditemukan adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap frasa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan “alasan sangat mendesak” dalam putusan dispensasi kawin serta menilai akibat hukum yang timbul ketika permohonan dikabulkan tanpa alasan yang benar-benar mendesak. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Data dianalisis secara preskriptif dan deduktif berdasarkan dokumen hukum serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim menggunakan pendekatan penafsiran yang beragam, mulai dari gramatikal hingga sosiologis, namun belum sepenuhnya mengacu pada parameter objektif yang ditentukan oleh undang-undang. Alasan yang bersifat emosional seperti “saling mencintai” atau “takut melanggar norma agama” masih kerap dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan, meskipun tidak memenuhi unsur kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam regulasi. Hal ini berimplikasi pada pelemahan perlindungan hukum terhadap anak, inkonsistensi putusan antar perkara serupa, dan berpotensi membuka celah bagi praktik normalisasi perkawinan usia dini. Selain itu, kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan daya tekan undang-undang yang sebenarnya dirancang untuk menekan angka pernikahan anak di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman penafsiran yang lebih ketat, objektif, dan selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagai bagian dari kepastian hukum dan keadilan substantif.

Actions (login required)

View Item