KEPATUHAN HUKUM DALAM PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL PADA TOKO KUE DAPUR ABIZA DI KABUPATEN PEKALONGAN

Larasati, Shofa Yulia (2025) KEPATUHAN HUKUM DALAM PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL PADA TOKO KUE DAPUR ABIZA DI KABUPATEN PEKALONGAN. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1218109 - Bab I dan Bab V.pdf Download (4MB)
	Text 1218109 - Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 1218109 - Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada poin a bahwa “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal”. Toko Kue Dapur Abiza telah memperoleh sertifikat halal, namun tidak menampilkan label halalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan hukum dalam pencantuman label halal pada produk yang telah bersertifikat halal serta akibat hukum yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada pemilik toko kue Dapur Abiza dan konsumen serta masyarakat disekitar toko, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini, menunjukan bahwa pemilik toko Kue Dapur Abiza tidak patuh terhadap aturan untuk mencantumkan label halal pada produk yang telah bersertifikat halal atas ketidak patuhan tersebut pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa a. peringatan tertulis, b. denda administratif, c. pencabutan Sertifikat Halal, dan/ atau d. penarikan barang dari peredaran. Adapun denda administratif paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Actions (login required)

View Item