KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAS PORTABLE ISI ULANG PADA TOKO OUTDOOR DI KABUPATEN PEKALONGAN

Iptek, Abid Alimudin (2025) KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAS PORTABLE ISI ULANG PADA TOKO OUTDOOR DI KABUPATEN PEKALONGAN. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1220095 - Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1220095 - Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 1220095 - Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)

Abstract

Gas portable adalah bahan bakar yang biasa disambungkan ke kompor portable dan gas torch. Ukurannya yang kecil memudahkan pengguna untuk dibawa kemanapun dan tidak memakan banyak ruang serta ringan sehingga cocok digunakan saat berkegiatan mendaki gunung dan berkemah, untuk keperluan masak dan lain sebagainya. Gas portable banyak ditemukan di toko outdoor . Akan tetapi pelaku usaha toko outdoor tidak hanya menyediakan gas portable original saja, melainkan isi ulang yang diambil dari gas Lpg 3 Kg. Perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan Lpg subsidi 3 Kg sebagaimana yang termuat dalam Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari segi biaya memanglah lebih hemat, tetapi penggunaan gas portable isi ulang memberikan dampak buruk bagi keselamatan penggunanya. Tingginya tekanan dalam tabung gas yang tidak sesuai dengan standar produk dapat menyebabkan kebocoran hingga terjadinya ledakan. Selain itu, gas portable isi ulang juga sering kali memiliki kendala sulit terhubung dengan kompor portable yang menyebabkan api tidak bisa menyala. Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, perundang-undangan dan konseptual. Penulis menyajikan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi serta menggunakan analisis interaktif model dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pelaku usaha toko outdoor tergolong complience karena pelaku usaha akan patuh guna menghindarkan dari sanksi akibat melanggar peraturan. Akibat hukum dari transaksi jual beli gas portable isi ulang bagi pelaku usaha yaitu dikenai sanksi pidana sebagaimana yang tercantum pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Selain itu, pelaku usaha juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi dengan pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item