Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf : Studi Pada Pengelolaan Wakaf Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Tirto Kabupaten Pekalongan

Khumaidah, Luluk (2025) Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf : Studi Pada Pengelolaan Wakaf Oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Tirto Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1218066_Cover_Bab I & Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1218066_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 1218066_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Wakaf merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 hadir sebagai dasar hukum nasional dalam pengelolaan wakaf agar lebih tertib, profesional, dan memiliki kekuatan hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan undang-undang tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama di tingkat organisasi keagamaan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf oleh MWCNU Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, menganalisis implementasi UU No. 41 Tahun 2004, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik dan memperluas wawasan hukum Islam kontemporer, khususnya bidang perwakafan. Metode penelitian yang digunakan meliputi: 1) Jenis penelitian adalah hukum empiris; 2) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif; 3) Sumber data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengurus MWCNU Kecamatan Tirto selaku pengelola wakaf; 4) Teknik pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi; 5) Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) MWCNU Kecamatan Tirto telah melakukan berbagai upaya pengelolaan wakaf, mulai dari pendataan aset, pembinaan nadzir, pemanfaatan wakaf untuk kegiatan keagamaan, hingga pengurusan legalitas; 2) Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 telah dijalankan, namun belum menyeluruh karena masih terdapat aset wakaf yang belum bersertifikat dan belum tercatat resmi; 3) Kendala yang dihadapi antara lain minimnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan dokumen, proses birokrasi yang panjang, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.

Actions (login required)

View Item